Fakta Penting Tentang Aturan Baru Sri Mulyani Mengenai Hitung Omzet Wajib Pajak

Fakta Penting Tentang Aturan Baru Sri Mulyani Mengenai Hitung Omzet Wajib Pajak

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani telah menetapkan dan menerbitkan PMK nomor 15/PMK.03/2018 mengenai gagasan pemerintah untuk menggunakan cara lain menghitung Peredaran Bruto untuk semua wajib pajak. Dengan adanya peraturan ini diharapkan para petugas pajak bisa menghitung pendapatan kotor dan juga omzet yang dimiliki oleh wajib pajak, tidak terkecuali dengan banyaknya pengeluaran hidup wajib pajak.

Keluarnya aturan bari ini memang sempat membuat banyak pengusaha resah karena pemerintah seolah-olah akan mengejar pajak dengan agrestif, menyasar pada semuo orang dengan menggunakan beragam jurus.

Alasan Terbitnya Peraturan PMK Nomor 15/PMK.03/2018

Peraturan yang sudah ditetapkan oleh Sri Mulyani ini tentunya memiliki alasan yang jelas. Peraturan Menteri Keuangan ini adalah pelaksaan tidak langsung dari Pasal 14 ayat 5 UU PPh yang memerintahkan pemerintah khususnya Menteri Keuangan untuk segera menetapkan cara lain dalam menghitung peredaran bruto.

Kenapa Mesti Dihitung Dengan Menggunakan Cara lainnya?

Menurut Prastowo, saat ini pembukuan dibuat berdasarkan pada standar akuntansi yang cukup baik merupakan sarana yang sangat dibutuhkan untuk bisa menghitung omzet sekaligus laba bersih jadi bisa dihitung pajak terutangnya berapa besar.

Apakah Anda Sedang Mencari Kantor Konsultan Pajak Jakarta

Tapa adanya pembukuan dan pencatatan bahkan penyerahan bukti pendukung, maka omzet juga laba bersih akan sulit diketahui jumlahnya. Inilah yang jadi pertimbangan pemerintah menggunakan cara lain untuk menghitung omzet wajib pajak.

Cara Menghitung

Cara menghitung pajak sesungguhnya tidaklah rumit, cukup dengan mengkalikan tarif pajak dengan PKP (Penghasilan Kena Pajak). Bagi mereka yang menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya bisa dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

Penghasilan-Biaya-PTKP (khususnya untuk wajib pajak orang pribadi)

Selain itu bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan, maka PKP akan dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dibuat langsung oleh Dirjen Pajak serta dikurangi PTKP.

Siapa Saja yang Diwajibkan Untuk Melapor?

Bila menuruti pasal 28 Undang-undang KUP, di mana wajib pajak orang pribadi pekerja bebas atau yang saat ini melakukan usaha dan wajib pajak badan yang ada di Indonesia wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan.